Jakarta – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui kementerian pertanian untuk memperluas jangkauan penggunaan asuransi pertanian dan peternakan kepada pelaku agribisnis di seluruh daerah di tengah ancaman perubahan iklim atau pemanasan global.
Hal ini disampaikan Sultan saat menyampaikan laporan kunjungan reses dalam Rapat Paripurna DPD RI di gedung Nusantara V DPD/MPR RI Jakarta pada Selasa (15/03).
“Pemanasan global telah secara signifikan mempengaruhi produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan di daerah. Krisis Iklim harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah sebagai bencana jangka panjang yang berdampak luas pada upaya produksi dan ketahanan pangan”, ungkap Sultan.
Menurutnya, pergeseran pola iklim telah menyebabkan anomaly cuaca dan secara langsung mempengaruhi proses produksi pangan dan munculnya hama dan penyakit serta patogen berbahasa pada tanaman dan hewan. Sehingga kebijakan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat petani dan nelayan melalui asuransi sangat dibutuhkan saat ini, di samping kebutuhan infrastruktur waduk, irigasi dan akses jalan tani.
“Asuransi pertanian tidak hanya akan memastikan para petani dan nelayan terlindungi dari kerugian, namun secara langsung akan menjadi pemacu semangat petani untuk memulai usaha pertanian di tengah ketidakpastian cuaca dan Perubahan pola Iklim”, urai mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Selain itu, mantan ketua HIPMI Bengkulu ini juga mendorong kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga keuangan Asuransi untuk mendata semua pelaku usaha agribisnis di daerah. Terutama dalam meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat daerah.
“Literasi keuangan yang baik akan memungkinkan keterlibatan masyarakat menjadi lebih optimal. Jika dimungkinkan kami mendorong agar skema asuransi pertanian diintegrasikan dengan platform pembiayaan pertanian lembaga keuangan”, usulnya.
Pengintegrasian asuransi dan pembiayaan pertanian, kata Sultan, diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memacu produktivitas pangan di daerah. Pemerintah daerah harus aktif mencari solusi jangka panjang bagi petani dan nelayan yang selalu mengeluhkan masalah pembiayaan dan permodalan.
“Krisis dan inflasi harga Pangan yang sedang kita hadapi saat ini merupakan alarm bagi pemerintah untuk lebih fokus pada agenda ketahanan pangan nasional. Pembiayaan dan asuransi usaha agribisnis harus dijadikan instrumen keuangan yang mampu menjawab tantangan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional di daerah”, tutupnya. (rls)
