Bengkulu – Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Rosjonsyah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bengkulu Utara pada Rabu 09/03/2022.
Dalam kunjungannya tersebut, Wagub yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Bengkulu ini langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Pola Sekda Pemkab Bengkulu Utara.
Hadir dalam Rakor, Wakil Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, Bappeda Bengkulu, Dinas PMD Bengkulu, Kepala Dinas PUPR Bengkulu Utara, Kepala Bappeda Bengkulu Utara, Tim IT dari Jakarta, Ketua DPD Perwanas Provinsi Sumsel, dan Tokoh Masyarakat.
Acara diawali dengan paparan Wabup Bengkulu Utara tentang persentase penduduk miskin Kabupaten Bengkulu Utara. Pemkab Bengkulu Utara berhasil menurunkan kemiskinan berada di angka 11,6%. Capaian ini lebih tinggi dari rata—rata angka kemiskinan tingkat Provinsi Bengkulu yakni di angka 15%.
Menanggapi hasil capaian Pemkab BU ini, Wagub Rosjonsyah mengapresiasi tekad Pemkab Bengkulu Utara dalam hal pengentasan kemiskinan yang ditandai dengan dimulainya pembangunan jalan-jalan desa, listrik masuk desa, hingga memaksimalkan CSR perusahaan swasta.
“Saya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Bengkulu Utara. Butuh kerja keras dan kerja sama antara pusat, provinsi dan pemkab untuk mengatasi kemiskinan ini. Program yang dibuat harus sinkron,” ujar Wagub Rosjonsyah.
“Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah di Bengkulu Utara, yang notabenenya sudah cukup baik, namun lebih baik lagi untuk dapat di tingkatkan,” sambungnya.
Bukan hanya itu, Rosjonsyah juga mengapresiasi jajaran Pemkab Bengkulu Utara dalam perkembangan dan capaian bidang pembangunan secara makro yang bergerak secara positif dan aktif. Hal itu menunjukkan kekompakan jajaran Pemkab Utara Utara.
Karena menurut Rosjonsyah, untuk menanggulangi kemiskinan di daerah hingga desa/kelurahan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, aksesibilitas jalan atau infrastruktur bagi masyarakat terutama terkait kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua, masalah irigasi untuk pertanian. Dan ketiga, pengembangan UKM.
“Data kemisikinan harus kita perbaiki, harus divalidasi lagi. Saya berharap kepada kepala daerah, kabupaten dan kota untuk memberi penanggung jawab pendataan angka kemiskinan, khususnya di pedesaan. Karena program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu upaya Pemda Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutup Rosjonsyah. (rls)
