Bengkulu, – Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam kategori Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Inovasi bertajuk “Mencapai Nol Kerentanan Penyandang Disabilitas Mental Melalui Sheltered Workshop Peduli” ini diakui karena pendekatannya yang kreatif dan berdampak signifikan dalam Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan disabilitas mental.
Melalui inovasi ini, Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu memanfaatkan teknik batik eco print sebagai terapi vokasional bagi PPKS. Teknik ini menggunakan pewarna alami dari daun, akar, dan batang yang diaplikasikan pada kain, kemudian diinjak-injak dan direbus. Selain menghasilkan produk bernilai ekonomi, metode ini juga berfungsi sebagai terapi okupasi jiwa, membantu meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kesehatan mental PPKS.
Kepala Sentra “Dharma Guna”, Syam Wuryani, yang hadir dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Hotel Jakarta, menyampaikan bahwa batik eco print dengan teknik injak merupakan salah satu inovasi terapi yang dapat memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas mental. “Metode ini memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi lebih produktif dan mandiri, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dan kreativitas yang tinggi,” ujar Yani.
Acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 ini mengusung tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformasi, Inovatif, dan Inklusif”, yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia. Dari 7 penghargaan yang berhasil dibawa pulang oleh Kementerian Sosial, salah satunya adalah penghargaan yang diterima oleh Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu, menegaskan komitmen kementerian dalam menyediakan layanan publik yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan.
Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan prima. Dengan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan, setiap unit pelaksana diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup kelompok rentan dan memperkuat reformasi birokrasi di Indonesia.(Eko)
