DPRD Bengkulu Tampung Kegelisahan Karyawan PT BRI Terkait Rencana Pengambilalihan Lahan Bank Tanah

Bengkulu – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan karyawan PT BRI, Selasa (23/12/2025). Rapat tersebut membahas kegelisahan para pekerja terkait rencana pengambilalihan lahan Bank Tanah yang selama ini dikelola perusahaan sawit PT BRI oleh pemerintah.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, MH, mengatakan RDP digelar untuk mendengar langsung aspirasi dan kekhawatiran para karyawan. Ia menyebutkan, PT BRI telah beroperasi selama puluhan tahun dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dengan mempekerjakan sekitar 97 orang. Jika dihitung bersama anggota keluarga, tidak kurang dari 1.000 jiwa menggantungkan hidup dari perusahaan tersebut.
Dalam rapat, para karyawan menyampaikan kekhawatiran kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan jika lahan yang dikelola diambil alih. Mereka mempertanyakan alasan pemerintah memilih lahan produktif PT BRI, sementara masih terdapat lahan HGU perusahaan lain yang masa izinnya telah habis dan tidak dimanfaatkan. Selain itu, karyawan juga mempersoalkan penolakan perpanjangan HGU pada 2017 yang disebut tidak sesuai RERDA RTRW dan adanya konflik dengan masyarakat, yang menurut mereka tidak sesuai fakta di lapangan.

Usin dalam kesempatan itu menyoroti sejarah konflik agraria PT BRI serta status perusahaan yang saat ini menyewa lahan dari Bank Tanah. Ia juga mempertanyakan pengelolaan lahan oleh perusahaan, mengingat sebelumnya PT BRI dinilai tidak optimal saat masih memegang HGU. Menurutnya, pengelolaan Bank Tanah harus mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 64 Tahun 2021, yang menegaskan peruntukan lahan untuk fungsi pemerintahan, sosial, pendidikan, dan investasi.

Para pekerja menuntut kejelasan nasib serta jaminan hak, termasuk peluang relokasi pekerjaan atau kuota khusus dalam proyek pembangunan ke depan. Menutup rapat, Usin mengusulkan RDP lanjutan dengan menghadirkan pihak terkait seperti BPN dan perwakilan pemerintah guna mencari solusi terbaik bagi pekerja dan masyarakat terdampak.(Iwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *