Tingkatkan Kebekerjaan Lulusan SMK, Kemendikdasmen dan Kemenaker Kolaborasi Optimalisasi Bursa Kerja Khusus

Jakarta, – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam rangka optimalisasi peran Bursa Kerja Khusus (BKK). Kerja sama ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kebekerjaan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) melalui kolaborasi lintas kementerian.

Penandatanganan naskah kerja sama lintas kementerian ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Dirjen PKPLK), Tatang Muttaqin, dengan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Kemenaker, Darmawansyah selaku dalam acara Forum Jejaring Kawasan Industri Indonesia dengan Bursa Kerja Khusus di Jakarta pada Kamis (17/7).

Dirjen PKPLK, Tatang Muttaqin, mengatakan bahwa BKK memiliki peran strategis untuk menghubungkan lulusan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan peran BKK, perlu mendapat perhatian, utamanya terkait dengan kemampuan teknis, seperti komunikasi, manajerial, dan koordinasi serta pemahaman tentang pasar kerja dan perluasan jaringan dunia usaha dan dunia industri, dan pemahaman regulasi ketenagakerjaan.

“Saat ini jumlah BKK belum mencapai 50 persen dari seluruh jumlah SMK di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 14 ribu. Kami berharap melalui kolaborasi ini jumlah BKK akan terus bertumbuh sama dengan jumlah SMK yang ada di Indonesia dan dapat menjalankan fungsi strategisnya secara optimal,” kata Dirjen Tatang.

Dirjen Tatang menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi manajerial dengan menggelar berbagai pelatihan bagi kepala dan wakil kepala SMK untuk mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri.

“Kami juga terus mendorong penguatan kompetensi teknis dan non-teknis, termasuk dalam hal analisis kebutuhan pasar kerja, dan berkolaborasi dengan stakeholder. Dengan demikian, BKK tidak hanya menjadi jembatan, tetapi juga mitra aktif bagi dunia usaha dan dunia industri dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing yang pada akhirnya meningkatkan kebekerjaan lulusan,” tambah Dirjen Tatang.

Melalui kerja sama ini, nantinya BKK akan mendapat pembinaan dalam pengelolaan lembaga serta penyediaan informasi terkait kebutuhan pasar kerja berdasarkan sektor dan rumpun keahlian. Selain itu, peserta didik SMK dan LKP juga dapat dapat memanfaatkan layanan e-assessment secara optimal, memfasilitasi perizinan pameran kesempatan kerja yang diselenggarakan SMK, termasuk memfasilitasi lulusan SMK dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dalam hal kewirausahaan.

“Kami percaya, dengan komitmen bersama, lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja atau BKK tidak hanya akan menjadi lembaga penyalur tenaga kerja terampil, tetapi juga wadah pengembangan talenta yang berdaya saing global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Dirjen Tatang.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan business as usual. Akan diperlukan strategi baru yang berorientasi pada kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan masa kini.

“Penciptaan lapangan kerja hari ini memerlukan pendekatan yang lebih dari sekadar connecting the dots (menghubungkan elemen dasar seperti pendidikan, pelatihan, dan industri), tetapi juga harus connecting more dots, yaitu melibatkan lebih banyak pihak dari berbagai sektor. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan siap untuk itu,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

Sebagai persoalan bersama, masalah kebekerjaan memerlukan kebersamaan dan kolaborasi dalam menyelesaikannya. “Yang perlu kita utamakan adalah kebersamaan. Kementerian ini punya apa, kementerian itu punya apa, pemerintah pusat punya apa, pemerintah daerah punya apa, dunia usaha dan dunia pendidikan punya apa. Ketika semua pihak terhubung dengan visi yang sama, kita akan lebih mudah menciptakan solusi nyata bagi bangsa,” tegasnya.(Eko)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *